Tugas mandiri 12 Analisis Konstitusional Kebebasan Beragama

Nama : Regita Aulia Utami

Nim : 43125010266

​Analisis Konstitusional: Menakar Jaminan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia

1. Pendahuluan

​Indonesia adalah laboratorium pluralisme terbesar di dunia. Sebagai negara yang tidak berdasarkan pada satu agama tertentu namun juga bukan negara sekuler, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama menjadi "nyawa" bagi integrasi bangsa. Jaminan ini bukan sekadar pemanis dokumen hukum, melainkan kontrak sosial agar setiap warga negara merasa aman dalam menjalankan keyakinannya di tengah keberagaman yang ada.

2. Data Paparan: Identifikasi Pasal Konstitusi

​Berdasarkan kajian literatur terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua klaster besar yang mengatur hal ini:

  • Pasal 29 ayat (1) dan (2): Menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya serta berabadat menurut agama dan kepercayaannya.
  • Pasal 28E ayat (1) dan (2): Menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta hak atas kebebasan mempercayai kepercayaan dan menyatakan pikiran/sikap sesuai hati nurani.
  • Pasal 28I ayat (1): Menetapkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ( non-derogable Rights ) .
3. Pembahasan
​Bagaimana Negara Menjamin Kemerdekaan Beragama?
​Secara yuridis, negara membagi jaminan ini menjadi dua ranah:
1. ​Forum Internum (Internal): Keyakinan seseorang di dalam hati dan pikiran. Ranah ini bersifat mutlak (non-derogable). Sesuai Pasal 28I, tidak ada seorang pun, termasuk negara, yang boleh memaksa atau mengurangi keyakinan batin seseorang.
​2. Forum Externum (Eksternal): Manifestasi agama dalam bentuk ibadah atau pembangunan tempat ibadah. Di negara ini hadir untuk mengatur agar pelaksanaan ibadah seseorang tidak menabrak hak orang lain.
​Batas Konstitusional (Pasal 28J)
​Harap dipahami bahwa meskipun hak beragama bersifat non-derogable, dalam praktiknya di masyarakat, ia memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Kebebasan seseorang dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan:
​Menghormati hak dan kebebasan orang lain.
​Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan nilai moral, nilai agama, keamanan, dan persetujuan umum.
​Jadi, kebebasan beragama di Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas (kebebasan absolut), melainkan kebebasan yang bertanggung jawab secara sosial.

3. Sintesis: Keselarasan Teks Konstitusi dan Implementasi

Jika kita membandingkan antara UUD 1945 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM , secara teks sudah sangat selaras. UU HAM bahkan memperjelas dalam Pasal 22 bahwa setiap orang bebas menganut agamanya masing-masing.

Namun, menurut pandangan saya, tantangan terbesar ada pada regulasi turunan yang bersifat teknis. Kadang-kadang, peraturan di tingkat daerah atau peraturan menteri terkait syarat pembangunan tempat ibadah sering dianggap sebagai "hambatan" bagi kelompok minoritas. Terjadi ketegangan antara jaminan konstitusi yang bersifat makro dengan implementasi kewenangan yang bersifat mikro. Negara harus terus memastikan bahwa peraturan di bawah UUD tidak boleh menegasikan hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi.

Sintesis: Keselarasan Teks Konstitusi dan Implementasi

Jika kita membandingkan antara UUD 1945 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM , secara teks sudah sangat selaras. UU HAM bahkan memperjelas dalam Pasal 22 bahwa setiap orang bebas menganut agamanya masing-masing.

Namun, menurut pandangan saya, tantangan terbesar ada pada regulasi turunan yang bersifat teknis. Kadang-kadang, peraturan di tingkat daerah atau peraturan menteri terkait syarat pembangunan tempat ibadah sering dianggap sebagai "hambatan" bagi kelompok minoritas. Terjadi ketegangan antara jaminan konstitusi yang bersifat makro dengan implementasi kewenangan yang bersifat mikro. Negara harus terus memastikan bahwa peraturan di bawah UUD tidak boleh menegasikan hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi.

5. penutup

​Kebebasan umat beragama di Indonesia sudah memiliki fondasi hukum yang sangat kuat. Konstitusi kita telah menempatkan hak beragama sebagai hak asasi tertinggi. Tugas kita ke depan adalah memastikan bahwa "semangat" Pasal 29 dan Pasal 28I ini benar-benar turun hingga ke tingkat kebijakan teknis agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan karena keyakinannya.

Daftar Pustaka

  • Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
  • ​Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sikap Sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus mandiri 1

 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan  Topik Refleksi: Sikap sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus  Nama Mahasiswa: REGITA AULIA UTAMI NIM: 43125010266 Tanggal: 25 september 2025  🧠 Pemahaman Konsep Jelaskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang konsep kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab. Contoh: Apa arti menjadi warga negara yang baik di lingkungan kampus? warga negara yang baik di lingkungan kampus ialah pribadi yang bertanggung jawab, yang berintegritas, patuh kepada peraturan, menghargai sesama perbedaan, berpikir kritis, aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non akademik. Mahasiswa yang baik menunjukkan semangat kebangsaan, cinta kepada tanah air, dan rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama. 🧍‍♂ Pengalaman Pribadi Ceritakan pengalaman Anda di kampus yang mencerminkan sikap sebagai warga negara, seperti: 1. saling menghagai perbedaan budaya 2. mendukung kegiatan mahasiswa lain 3. menjaga kelestarian dan kebersihan 💬 Refl...
Baca selengkapnya

Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Tugas Mandiri 02

Nama : REGITA AULIA UTAMI ( 43125010266 ) Prodi : MANAJEMEN  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Sistem pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Aturan yang jadi dasar utama negara ini dijalankan. Di dalamnya diatur tentang bentuk negara, pemegang hak milik, dan hubungan antara presiden (eksekutif), DPR (legislatif), serta lembaga peradilan (yudikatif). Sejak pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah beberapa kali mengalami perubahan atau amandemen. Perubahan besar terjadi pada tahun 1999–2002. Tujuannya sistem pemerintahan Indonesia lebih demokratis, hukum dibenarkan, dan adanya keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara agar tidak ada yang terlalu dominan. UUD 1945 ini bukan hanya aturan tertulis, tetapi  jadi memegang peranan penting agar pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa, seperti melindungi rakyat, menciptaka...
Baca selengkapnya

Tugas Terstruktur 6 Dan Mandiri 6

NILAI KEMANUSIAAN DAN ETIKA SOSIAL SEBAGAI FONDASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA KONTEMPORER Oleh:  Regita Aulia Utami  NIM:  43125010266  Program Studi:  Manajemen Abstrak Penelitian reflektif ini bertujuan menganalisis posisi nilai kemanusiaan dan etika sosial sebagai prasyarat fundamental bagi efektivitas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana degradasi etika sosial, khususnya yang termanifestasi dalam polarisasi digital dan intoleransi, secara kausal memengaruhi implementasi HAM di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan metode studi literatur reflektif, artikel ini menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar produk hukum (aspek yuridis), melainkan cerminan dari martabat inheren (aspek filosofis) yang wajib dipertahankan melalui Sila Kedua Pancasila. Temuan kunci menyarankan bahwa portofolio sikap individu harus dimulai dengan self-correction etika digital. Kesimpulan menegaskan bahwa penegakan HAM meme...
Baca selengkapnya