Tugas mandiri 9 Laporan Pengamatan Berita Hukum Aktual

Nama : Regita Aulia Utami

Nim : 43125010266

LAPORAN PENGAMATAN BERITA HUKUM AKTUAL

​Periode Pengamatan: [Lanjutan: 24 – 30 Desember 2025]
1. Bagian Pendahuluan
​Latar Belakang: Mengamati berita hukum sangat penting bagi siswa untuk menjembatani teori di kelas dengan praktik di lapangan. Hal ini membantu memahami bagaimana hukum bekerja secara dinamis dalam menanggapi dinamika sosial dan politik di Indonesia.
​Metodologi: Pengamatan dilakukan selama 7 hari berturut-turut menggunakan metode dokumentasi berita digital. Sumber utama berasal dari kredibel media seperti Kompas.com, Majalah Tempo, dan Antara News.
2.  Bagian Isi: Analisis Kasus

Kasus 2.1: Isu Kebijakan Publik (Lanjutan: Putusan MK)

  • Identitas Kasus: "Putusan MK Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah", Publikasi: 25 Desember 2025, Sumber: Hukumonline.com .
  • Ringkasan Fakta Hukum : Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbaru yang mengubah syarat persentase ketua partai politik untuk mengusung calon dalam Pilkada, menanggapi gugatan dari beberapa aktivis demokrasi.
  • Analisis dan Opini Kritis:
    • Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU Pilkada.
    • Kemajuan : Dalam minggu ini, KPU mulai melakukan revisi PKPU sebagai tindak lanjut putusan tersebut.
    • Dampak : Membuka peluang munculnya lebih banyak kandidat alternatif dan meminimalisir fenomena “kotak kosong”.
    • Pandangan Kritis : Penegak hukum (KPU) harus cepat namun teliti dalam menyelaraskan aturan agar tidak terjadi transaksi hukum di daerah.
Kasus 2.2: Kasus Pidana (Contoh: Korupsi Perizinan)
​Identitas Kasus: "Dugaan Gratifikasi Izin Tambang di Wilayah X", Publikasi: 27 Desember 2025, Sumber: Tempo.co.
Ringkas Fakta Hukum: KPK menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka setelah ditemukannya bukti aliran dana dari perusahaan tambang untuk mempermudah keluarnya izin usaha pertambangan (IUP).
Analisis dan Opini Kritis:
​Dasar Hukum: Pasal 12 huruf a atau b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
​Progres: Tahap investigasi, telah dilakukan penggeledahan di kantor gubernur dan penyusunan dokumen digital.
​Dampak: Menurunnya kepercayaan investor dan kerusakan ekologi akibat izin yang dipaksakan.
​Pandangan Kritis: Penting untuk mendalami keterlibatan korporasi (sujek hukum korporasi), bukan hanya pejabat individu saja.

Kasus 2.3: Kasus ITE/Perdata (Lanjutan: Sengketa Data Pribadi)
​Identitas Kasus: “Gugatan Class Action Kebocoran Data Nasabah Bank Y”, Publikasi: 29 Desember 2025, Sumber: Detik.com.
​Ringkasan Fakta Hukum: Sekelompok warga mengajukan gugatan terhadap bank swasta nasional karena gagal melindungi data pribadi nasabah yang berakhir pada kerugian materiil akibat pembobolan rekening.
Analisis dan Opini Kritis:
​Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kemajuan: Berkas gugatan telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan menunggu jadwal sidang pertama.
​Dampak: Menjadi ujian pertama penerapan sanksi denda administratif dan ganti rugi dalam UU PDP.
​Pandangan Kritis: Lembaga yudikatif perlu memperdalam pemahaman mengenai forensik digital agar keputusan yang dihasilkan tujuan.
3. Bagian Penutup
​Kesimpulan: Kasus ketiga di atas menunjukkan bahwa hukum Indonesia saat ini sedang fokus pada penguatan demokrasi di MK, pemberantasan korupsi SDA di KPK, dan penegakan hak privasi digital di pengadilan umum.
Saran: Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses perizinan di daerah melalui sistem digital yang terintegrasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sikap Sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus mandiri 1

 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan  Topik Refleksi: Sikap sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus  Nama Mahasiswa: REGITA AULIA UTAMI NIM: 43125010266 Tanggal: 25 september 2025  🧠 Pemahaman Konsep Jelaskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang konsep kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab. Contoh: Apa arti menjadi warga negara yang baik di lingkungan kampus? warga negara yang baik di lingkungan kampus ialah pribadi yang bertanggung jawab, yang berintegritas, patuh kepada peraturan, menghargai sesama perbedaan, berpikir kritis, aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non akademik. Mahasiswa yang baik menunjukkan semangat kebangsaan, cinta kepada tanah air, dan rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama. 🧍‍♂ Pengalaman Pribadi Ceritakan pengalaman Anda di kampus yang mencerminkan sikap sebagai warga negara, seperti: 1. saling menghagai perbedaan budaya 2. mendukung kegiatan mahasiswa lain 3. menjaga kelestarian dan kebersihan 💬 Refl...
Baca selengkapnya

Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Tugas Mandiri 02

Nama : REGITA AULIA UTAMI ( 43125010266 ) Prodi : MANAJEMEN  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Sistem pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Aturan yang jadi dasar utama negara ini dijalankan. Di dalamnya diatur tentang bentuk negara, pemegang hak milik, dan hubungan antara presiden (eksekutif), DPR (legislatif), serta lembaga peradilan (yudikatif). Sejak pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah beberapa kali mengalami perubahan atau amandemen. Perubahan besar terjadi pada tahun 1999–2002. Tujuannya sistem pemerintahan Indonesia lebih demokratis, hukum dibenarkan, dan adanya keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara agar tidak ada yang terlalu dominan. UUD 1945 ini bukan hanya aturan tertulis, tetapi  jadi memegang peranan penting agar pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa, seperti melindungi rakyat, menciptaka...
Baca selengkapnya

Tugas Terstruktur 6 Dan Mandiri 6

NILAI KEMANUSIAAN DAN ETIKA SOSIAL SEBAGAI FONDASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA KONTEMPORER Oleh:  Regita Aulia Utami  NIM:  43125010266  Program Studi:  Manajemen Abstrak Penelitian reflektif ini bertujuan menganalisis posisi nilai kemanusiaan dan etika sosial sebagai prasyarat fundamental bagi efektivitas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana degradasi etika sosial, khususnya yang termanifestasi dalam polarisasi digital dan intoleransi, secara kausal memengaruhi implementasi HAM di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan metode studi literatur reflektif, artikel ini menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar produk hukum (aspek yuridis), melainkan cerminan dari martabat inheren (aspek filosofis) yang wajib dipertahankan melalui Sila Kedua Pancasila. Temuan kunci menyarankan bahwa portofolio sikap individu harus dimulai dengan self-correction etika digital. Kesimpulan menegaskan bahwa penegakan HAM meme...
Baca selengkapnya