Esai Reflektif Tugas mandiri 13

Nama : Regita Aulia Utami

Nim : 43125010266

Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara kesatuan seperti Indonesia, integrasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi efektivitas pembangunan. Idealnya, kebijakan pusat berfungsi sebagai kompas strategis, sementara daerah menjadi mesin eksekusi yang adaptif terhadap realitas lokal. Namun, realitasnya sering kali menunjukkan adanya "jurang pemisah" yang lebar. Pandangan utama saya adalah bahwa harmonisasi kebijakan di Indonesia saat ini masih terjebak pada formalitas prosedural ketimbang sinkronisasi substansial. Akibatnya, otonomi daerah yang seharusnya menjadi ruang inovasi sering kali berbenturan dengan tarikan sentralisasi yang kembali menguat melalui berbagai regulasi "payung" yang kaku.

B. Analisis Tantangan

Salah satu hambatan utama yang paling terasa adalah Aspek Yuridis. Fenomena hiper-regulasi di Indonesia menciptakan tumpang tindih yang membingungkan. Ketika UU Cipta Kerja hadir, misalnya, banyak Peraturan Daerah (Perda) mengenai tata ruang dan perizinan yang seketika menjadi usang atau bertentangan. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh ego sektoral di tingkat kementerian; satu kementerian mengeluarkan mandat A, sementara kementerian lain melalui skema dana alokasi mewajibkan B. Daerah akhirnya terjebak dalam labirin regulasi yang membuat aparat di lapangan ragu untuk mengambil keputusan karena takut menyalahi aturan yang saling tumpang tindih.

​Selain itu, Aspek Fiskal menjadi instrumen kendali yang sering kali mencekik kreativitas daerah. Meski semangatnya adalah desentralisasi, ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi. Masalahnya, kucuran dana ini sering kali disertai dengan earmarking (pengaturan penggunaan) yang sangat kaku dari pusat. Daerah tidak diberikan ruang bernapas untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan mendesak masyarakat lokalnya karena harus mengikuti indikator kinerja yang ditetapkan Jakarta. Ini menciptakan paradoks: daerah memiliki otonomi secara politik, namun secara finansial mereka tetap menjadi "cabang" pusat yang hanya menjalankan instruksi.

C. Refleksi dan Dampak

​Ketidakharmonisan ini bukan sekadar debat di ruang rapat, tetapi berdampak langsung pada pelayanan publik. Sebagai contoh, dalam perizinan investasi, ketidaksinkronan antara sistem Online Single Submission (OSS) pusat dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah sering kali membuat investor terkatung-katung. Di satu sisi pusat menjanjikan kemudahan, namun di sisi lain daerah tidak bisa mengeksekusi karena aturan zonasi belum menyesuaikan dengan peta digital pusat.

​Refleksi kritis saya membawa pada kesimpulan bahwa mekanisme Executive Review—di mana Kemendagri dapat membatalkan Perda—sering kali dirasa tidak adil. Mekanisme ini cenderung satu arah dan represif, bukannya kolaboratif. Ego sektoral di pusat sering kali mengabaikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik sosial-ekonomi yang sangat beragam. Memaksakan kebijakan "satu ukuran untuk semua" (one size fits all) hanya akan melahirkan resistensi di tingkat tapak atau, lebih buruk lagi, kebijakan yang hanya indah di atas kertas tetapi gagal total saat diimplementasikan.

D. Solusi Kreatif & Kesimpulan

Untuk mengatasi ini, Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma dari "Pengawasan Represif" menjadi "Pendampingan Kolaboratif". Solusi kreatif yang saya tawarkan adalah penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui forum Regional-Central Sync-Hub. Forum ini bukan sekadar rapat koordinasi formal, melainkan ruang negosiasi kebijakan sebelum regulasi disahkan. Selain itu, digitalisasi harmonisasi regulasi harus terintegrasi secara real-time antara pusat dan daerah untuk mendeteksi kontradiksi pasal sejak tahap draf.

​Sebagai kesimpulan, harmonisasi tidak boleh berarti penyeragaman. Titik temu antara pusat dan daerah hanya bisa dicapai jika pusat bersedia memberikan kepercayaan lebih pada diskresi daerah, dan daerah mampu menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola kepercayaan tersebut. Tanpa komunikasi yang setara, desentralisasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

​1. Penajaman Solusi Kreatif (Bagian D)

​Alih-alih hanya menyarankan "koordinasi yang lebih baik", kamu bisa menawarkan konsep "Asymmetric Harmonization Protocol".

​Gagasan:

"Pemerintah perlu meninggalkan pendekatan one-size-fits-all. Solusi kreatif yang saya tawarkan adalah penerapan Protokol Harmonisasi Asimetris. Dalam model ini, Pemerintah Pusat memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan indeks inovasi tinggi untuk menyesuaikan instruksi pusat dengan kearifan lokal.

​Selain itu, perlu ada mekanisme 'Pre-Legislative Consultation' yang bersifat wajib. Sebelum sebuah Peraturan Menteri (Permen) diketuk, draf tersebut harus diuji petik di tiga zonasi wilayah (Barat, Tengah, Timur) untuk melihat dampak praktisnya. Dengan begitu, pusat tidak hanya memerintah, tapi juga 'mendengarkan' hambatan eksekusi sebelum aturan tersebut menjadi beban hukum di daerah."

​2. Penguatan Contoh Kasus (Bagian C)

​Gunakan kasus Kebijakan Pertambangan (Minerba) atau Zonasi Pendidikan untuk menunjukkan betapa kacaunya jika pusat dan daerah tidak seirama.

​Contoh Kasus: Sentralisasi Izin Tambang

"Contoh nyata ketidakharmonisan ini terlihat pasca penarikan kewenangan izin pertambangan dari Kabupaten/Provinsi ke Pemerintah Pusat (UU No. 3 Tahun 2020). Di lapangan, hal ini menciptakan kekosongan pengawasan. Pemerintah Daerah merasa tidak lagi memiliki wewenang untuk menindak perusahaan tambang yang merusak lingkungan desa, sementara Pemerintah Pusat di Jakarta terlalu jauh untuk memantau pelanggaran di pelosok Kalimantan atau Sulawesi secara real-time. Dampaknya, masyarakat lokal menjadi korban dari 'kekosongan kekuasaan' akibat kebijakan yang terlalu pusat-sentris."

​3. Refleksi Kritis (Menjawab Pertanyaan Pemadu)

Poin Ego Sektoral: Seringkali, kebingungan di daerah bukan karena mereka tidak mau patuh, melainkan karena adanya 'perang dingin' antar kementerian di pusat. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengharuskan proteksi lahan, sementara Kementerian Investasi menuntut pembukaan lahan. Pemerintah Daerah sering kali dijadikan 'bumper' atau tameng ketika terjadi konflik kepentingan antara dua regulasi pusat yang saling bertentangan tersebut.

​"Harmonisasi bukanlah tentang bagaimana daerah tunduk pada pusat, melainkan bagaimana keduanya menundukkan ego masing-masing demi kepentingan rakyat. Jika Indonesia terus bergerak ke arah sentralisasi terselubung, kita sedang mempertaruhkan semangat reformasi yang telah susah payah kita bangun."